MAKASSAR – Gerakan pemerhati Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, kamis(30/01/2025).
Sigit Purnawan Jenderal Lapangan pada aksi ini mengatakan gerakan aksi unjuk rasa ini di gelar hasil dari investigasi yang diduga adanya proses korupsi, kolisi dan nepotisme dalam proses lelang proyek jalan kontruksi Jalan KH. Ahmad Razak, Jln. Tandi Pau, Jln. Yogie S. Memet + Perum Mega Artha) Serta Pembangunan Rigid Beton Jln. Wisma Negara di Kota Palopo tahun anggaran 2021.
“Olehnya itu kami meminta tiga tuntutan yaitu 1. usut tuntas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme di kota palopo, 2.mendesak Kejati dan Polda Sulsel untuk memeriksa kasus dugaan korupsi proyek jalan di kota Palopo, 3.tegakan supermasi hukum,” ungkapnya.
Sementara Kasie Penkum Kejati Sulsel Sutarmi, MH yang menemui pendemo meminta agar menyurat secara resmi ke Kejati Sulsel disertai bukti yang akan dilaporkan agar ditindak lanjuti laporannya.
“Kepada adik-adik segera bersurat secara resmi ke kami, agar kami tindak lanjuti apa yang adik-adik laporkan,” pungkasnya.
Pada saat proses wawancara ditempat yang sama Sutarmi, MH ditanyakan apa sebelumnya sudah ada yang melaporkan terkait kkn di Kota Palopo beliau mengatakan belum dan baru kali ini.
“Surat resminya setelag masuk ke kami baru akan dilihat apa ada unsur kkn nya disana, kalau memang ada Kejaksaan pasti akan usut,” jelasnya.
Sebelumnya Farid, SH dari Kantor Firn Assosiates Advocate Councellor At Law pendamping hukum masyarakat Kota Palopo saat ditanyakan melalui telpon WhatsApp pada hari rabu(29/01/2025) mengatakan dirinya sudah menyurati Polda Sulsel dan Kejati Sulsel dan melampirkan dugaan kkn pada proyek tersebut.
“Kami sudah melayangkan surat ke Polda Sulsel dan Kejati Sulsel terkait dugaan kkn pada proses lelang proyek tersebut,” jelasnya.
