MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi terhadap beberapa pemohon untuk persetujuan pendirian bangunan.
Dengan 56 orang petugas turun ke 153 kelurahan juga memantau bangunan yang ada dengan permasalahan yang ada. Diantaranya banyak bangunan menyalahi peruntukannya dimana rumah tinggal dijadikan tempat usaha.
Hal lain yang ditemukan karena pengurusan dengan waktu lama tetapi pembangunan tetap berjalan.Temuan ini menjadi bahan untuk menyusun percepatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
PBG merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar tehnis bangunan gedung.
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Fahyuddin, A.P., M.H mengatakan “Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memfasilitasi masyarakat yang belum paham dengan adanya perubahan IMB ke PBG.
Melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan PBG PKKPR ( Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ).
“Silahkan datang langsung ke Dinas Penataan Ruang Kota Makassar,” katanya.
Sekertaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Drs. Ir. H. Muh. Fuad Azis D.M., ST., M.Si melanjutkan bahwa Rakor hari ini juga menjelaskan kondisi saat ini per tanggal 16 Oktober 2024 terkait progres kemajuan berapa jumlah pemohon yang masuk dan diverifikasi, berapa yang ditolak dan yang bisa diterima.
